Beranda / Nasional / Pil Koplo & Obat Terlarang Tanpa Resep: Buah Kebocoran Pengawasan yang Mengkhawatirkan! Wisnu Desak Presiden Prabowo Beri Perintah Tegas Setegas-Tegasnya! Pengawas Wajib Jujur, Jangan Dibelokkan Oleh Uang!

Pil Koplo & Obat Terlarang Tanpa Resep: Buah Kebocoran Pengawasan yang Mengkhawatirkan! Wisnu Desak Presiden Prabowo Beri Perintah Tegas Setegas-Tegasnya! Pengawas Wajib Jujur, Jangan Dibelokkan Oleh Uang!

 

lenterakeadilannews.com

SEMARANG 29 Juli 2026 – Maraknya peredaran Pil Koplo serta obat-obatan terlarang yang beredar secara bebas tanpa resep dokter yang sah di tengah masyarakat kita, sungguh merupakan bukti nyata adanya kebocoran pengawasan yang sangat memprihatinkan dan tidak boleh dibiarkan terus berlarut-larut. Barang berbahaya yang merusak akal sehat, fisik, dan masa depan generasi bangsa ini, tidak akan mampu beredar begitu leluasa di mana-mana apabila tidak ada celah yang sengaja dibiarkan terbuka lebar. Celah tersebut tercipta bukan karena lemahnya peraturan, melainkan karena adanya oknum-oknum tak bertanggung jawab yang justru memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri di atas penderitaan rakyat banyak.

Kemudahan obat terlarang beredar tanpa pengawasan ketat dan tanpa resep dokter yang sah merupakan celah yang sangat berbahaya dan harus segera diatasi dengan tegas dalam waktu sesingkat-singkatnya! Tidak boleh ada lagi kelonggaran, tidak boleh ada lagi yang menutup mata atau memalingkan wajah hanya karena kepentingan materi. Setiap kebocoran yang terjadi di setiap tingkatan, harus segera ditambal rapat-rapat tanpa kompromi sedikitpun.

Menyikapi keadaan yang semakin meresahkan ini, Wisnu alias RG, wartawan yang dikenal vokal, kritis, dan senantiasa bersuara demi kepentingan rakyat kecil, menyampaikan seruan serta harapan yang tulus namun penuh ketegasan kepada Pemerintah:

“Saya memohon atensi dan perhatian khusus dari Yang Terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga Bapak berkenan memberikan perintah yang tegas, sekeras-kerasnya dan seketat-ketatnya kepada seluruh jajaran penegak hukum serta pengawas di seluruh penjuru negeri, dari tingkat pusat hingga ke pelosok desa. Jangan biarkan kebocoran ini terus merajalela! Segera bereskan semuanya secara menyeluruh dalam waktu sesingkat-singkatnya, agar rakyat benar-benar merasa terlindungi!”

PERINGATAN TEGAS KEPADA SELURUH PIHAK YANG DIBERI AMANAH MENGAWASI:

Para petugas yang diberi kepercayaan dan kewajiban mengawasi, WAJIB BENAR-BENAR JUJUR dalam menjalankan tugasnya. Laksanakan pengawasan berdasarkan kejujuran semata, berdasarkan undang-undang yang berlaku, bukan berdasarkan keuntungan pribadi. Jangan pernah mencari kesempatan dalam kesempitan saat berada di lapangan, jangan memanfaatkan keadaan untuk mengeruk keuntungan sendiri. Jangan melonggarkan aturan, jangan menutup mata terhadap pelanggaran, HANYA KARENA UANG. Ingatlah, amanah rakyat jauh lebih mulia dan jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat yang kelak akan membawa kerugian yang tiada akhirnya. Siapa pun yang memilih harta haram di atas kewajibannya kepada negara, kelak akan dipertanggungjawabkan dengan seberat-beratnya!

PIHAK YANG WAJIB MENERUSKAN PERINTAH DAN BERTINDAK DENGAN KEJUJURAN PENUH:

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Pimpin langsung penindakan dari hulu hingga hilir, bersihkan jajaran dari oknum yang tergoda suap, pastikan tidak ada yang melindungi pengedar.

Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) Turunkan perintah tegas ke seluruh jajaran Polri di seluruh Indonesia, perintahkan menyisir setiap sudut, tegaskan: jangan pernah tutup mata atau melepaskan pelaku hanya karena diberi uang!

Jaksa Agung Republik Indonesia Tindak tegas tanpa pandang bulu, telusuri jejak aliran dana dan siapa yang diam-diam melindungi pengedar, pastikan hukum berjalan tegak tanpa tergoyahkan.

Menteri Kesehatan RI Tertibkan sepenuhnya peredaran obat-obatan, pastikan obat keras dan obat tertentu hanya beredar dengan resep dokter yang sah, tindak tegas apotek dan toko obat yang melanggar.

Menteri Perdagangan RI Pantau ketat peredaran bahan baku obat dan zat kimia berbahaya, jangan sampai bocor dan jatuh ke tangan yang salah untuk dijadikan bahan pembuatan obat-obatan ilegal.

Menteri Dalam Negeri RI Instruksikan seluruh jajaran pemerintahan daerah dari tingkat provinsi hingga desa untuk ikut bertanggung jawab penuh atas keamanan dan ketertiban di wilayahnya.

Gubernur, Kapolda, dan Kajati Bersinergi menjaga sepenuh wilayah provinsi, awasi ketat peredaran barang berbahaya, pastikan tidak ada oknum yang bermain mata demi keuntungan pribadi.

Bupati / Walikota, Kapolres, dan Kajari Amankan wilayah kabupaten dan kota, turunkan perintah tegas ke jajaran masing-masing, bersihkan siapa saja yang lalai atau tergoda suap.

Camat, Kapolsek, dan Danramil Bergerak cepat dan jujur di wilayah kecamatan, jangan beri celah sedikitpun bagi pengedar untuk bergerak leluasa.

Lurah / Kepala Desa, Ketua RW dan RT, Babinkamtibmas, serta Babinsa Berada di garda terdepan menjaga lingkungan, tetap jujur mengawasi, jangan tergoda iming-iming uang receh yang justru merugikan warga sendiri.

SOLUSI TERBAIK DAN PALING NYATA UNTUK DILAKSANAKAN SEKARANG JUGA:

1. Perintah tegas dari Bapak Presiden wajib dipatuhi seketika oleh seluruh jajaran, tidak boleh ditunda, tidak boleh diabaikan, dan tidak boleh dijalankan setengah-setengah.

2. Setiap petugas wajib bekerja berdasarkan kejujuran murni dan peraturan yang berlaku, bukan berdasarkan siapa yang memberi uang lebih banyak.

3. Dilarang keras mencari kesempatan dan keuntungan pribadi saat sedang menjalankan tugas di lapangan siapa pun yang tertangkap menjual amanahnya, wajib ditindak seberat-beratnya tanpa ampun.

4. Lakukan penggeledahan mendadak dan tanpa jadwal ke apotek, toko obat, tempat hiburan, dan tempat yang dicurigai, agar tidak ada yang sempat “mengatur” keadaan.

5. Telusuri jejak peredaran obat-obatan tersebut sampai ke sumber utamanya, sekalipun sumbernya adalah orang yang memiliki kedudukan dan kekuasaan tinggi.

6. Bentuk tim pengawas silang antar-lembaga yang saling mengawasi, agar tidak ada yang saling menutupi kesalahan dan kejujuran tetap terjaga di setiap lapisan.

7. Setiap pimpinan wajib ikut bertanggung jawab apabila bawahannya terbukti melanggar aturan karena tergoda materi, tidak boleh hanya menyalahkan bawahan dan lepas begitu saja.

Pil Koplo dan obat terlarang tanpa resep tidak akan pernah bisa diberantas selama masih ada celah kebocoran dan masih ada oknum yang lebih mengutamakan uang di atas amanah rakyat. Semoga perintah tegas dari Bapak Presiden segera berjalan nyata di seluruh penjuru negeri, agar pengawasan benar-benar berjalan seketat-ketatnya, dan rakyat Indonesia dapat hidup sehat, aman, dan terhindar dari kejahatan yang merusak masa depan bangsa ini!

Red

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *