lenterakeadilannews.com
BOGOR – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya sempat menerima laporan mengenai adanya indikasi penyimpangan dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bersama dua mantan wakilnya ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Bogor, Rabu (3/6). Dalam kesempatan itu, Prabowo mengaku sedih atas perkembangan yang terjadi karena para pejabat yang kini menghadapi proses hukum sebelumnya merupakan orang-orang yang dipercaya untuk menjalankan salah satu program prioritas pemerintah.
Menurut Presiden, setelah menerima berbagai laporan terkait dugaan penyimpangan, dirinya meminta penjelasan dari sejumlah lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan analisis keuangan, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa seluruh proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ia juga menyatakan tidak akan mengintervensi proses penyidikan yang sedang dilakukan aparat penegak hukum.
“Semua harus menghormati proses hukum dan asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” kata Presiden.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak, mengurangi angka stunting, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang. Karena itu, pemerintah menilai tata kelola dan pengawasan program harus dilakukan secara ketat agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Di sisi lain, aparat penegak hukum menyatakan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah berlangsung sebelumnya. Penyidik masih mendalami sejumlah aspek perkara, termasuk mekanisme pengelolaan anggaran, proses pengadaan, aliran dana, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Hingga saat ini, proses penyidikan masih berlangsung dan aparat belum menyampaikan seluruh detail perkara kepada publik. Karena itu, berbagai informasi mengenai motif, besaran kerugian negara, maupun dugaan keterlibatan pihak lain masih menunggu hasil pemeriksaan dan pengumuman resmi dari penyidik.
Sementara itu, pemerintah memastikan bahwa kasus hukum yang menjerat mantan pimpinan BGN tidak akan menghentikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Evaluasi internal, penguatan pengawasan, serta perbaikan tata kelola disebut akan terus dilakukan agar program tetap berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran.
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai kasus ini menjadi pengingat penting bahwa program dengan anggaran besar memerlukan sistem pengawasan yang kuat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan berlapis dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program-program strategis pemerintah.
Dengan masih berlangsungnya proses hukum, berbagai pihak mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi resmi dari aparat penegak hukum dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penegakan hukum, sementara pembuktian akhir tetap akan ditentukan melalui proses peradilan.
Reporter : Oki
Editor : Bas
